Proyek Pemasangan Pipa PDAM MERR 2 C Salahi Spek - Majalah Fakta Online
Latest Post :

Arsip Posting

Advertorial

Lihat semua Advertorial »
Majalah Fakta Online. Powered by Blogger.

Sosok

Lihat semua Sosok »
Home » , , » Proyek Pemasangan Pipa PDAM MERR 2 C Salahi Spek

Proyek Pemasangan Pipa PDAM MERR 2 C Salahi Spek


DUGAAN penyimpangan pelaksanaan proyek fisik pemasangan galian pipa di PDAM Kota Surabaya yang didanai APBD 2012 melahirkan keprihatinan banyak pihak. Untuk membedah persoalan itu LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRASI) meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembanguan (BPKP) melakukan audit sungguh-sungguh atas proyek yang berindikasi menyalahi aturan tersebut.

Pasangan pipa PDAM yang tidak menggunakan
urukan pasir. (Foto: F.568)
Pasalnya, penanaman pipa PDAM di lokasi tersebut diperkirakan akan menuai masalah. Karena proyek yang bernilai ratusan juta rupiah itu terkesan dikerjakan amburadul dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, meski demikian pelaksanaan proyek tersebut tetap berjalan dengan lancar tanpa teguran dari pengawas PDAM. Diduga dalam proyek “payung” itu terindikasi ada permainan pejabat PDAM dengan Kontraktor Pelaksana.

Sesuai investigasi FAKTA di lokasi diketahui proyek pemasangan galian pipa PDAM zona Wilayah Timur tepatnya di sepanjang Jl Ir Soekarno Merr 2 C, Surabaya, itu banyak terjadi kejanggalan. Proyek yang telah dikerjakan ini tanpa memasang papan nama sehingga menyalahi UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dan, terindikasi pula adanya korupsi.

Selain itu saat pemasangan pipanya diduga banyak terjadi penyimpangan. Pelaksana menggali tanah dengan kedalaman antara 90 s/d 100 cm, lebar 35 cm, yang seharusnya sesuai ketentuan kedalamannya 110 dan lebar 40 cm. Lebih tragis urukan pasir sebagai fungsi dari bantalan pipa sesuai dengan SNI atau spesifikasi yang sudah ditentukan tidak dipenuhi. Ukuran pipa 6 dim sebelum dipasang harus diuruk pasir setebal 10 cm, setelah pipa terpasang di atasnya harus diberi pasir lagi setebal 15 cm. Tentu saja hal ini sangat merugikan masyarakat, mengingat proyek tersebut dibangun dengan uang rakyat dari hasil membayar pajak.

Menurut Wanto, Ketua LSM GRASI, dalam melakukan audit penggunaan uang rakyat untuk pembangunan itu BPKP diharapkan tidak sebatas memeriksa administrasinya saja, namun benar-benar melakukan kajian di lapangan. Kepastian adanya penyimpangan dapat diketahui setelah dari hasil audit itu. “Kami berharap BPKP saat mengaudit tidak terlena dengan tertib administrasi saja, namun juga harus kroscek lapangan,” tegasnya.

Masih menurut Wanto, jika ditemukan pelaksana proyek maupun pengawas melakukan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mengakibatkan kegagalan bangunan maka bisa dikenakan pidana maupun denda sesuai UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 34 ayat 2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% dari nilai kontrak. Ayat 3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai kontrak.

Sementara sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 7 ayat 1 huruf a; bagi pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan oramg atau barang dan huruf b; bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang akan dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,- dan paling banyak Rp 350.000.000.

Banyaknya penyimpangan pada proyek pembangunan fisik berupa pemasangan galian pipa ini akibat lemahnya kinerja PDAM di bawah kendali Ashari Mardiono selaku Direktur Utama PDAM. Selain itu, Pengawas PDAM juga ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut. Kontraktor atau pelaksana proyek ini harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, Sudarmanto dari FAKTA belum dapat menemui Ashari Mardiono, Dirut PDAM, karena saat ditemui di kantornya tidak ada di tempat. Menurut stafnya, dia sedang dinas di luar. (F.568)R.26
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Follow by Email

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Majalah FAKTA terbit setiap bulan. Untuk berlangganan, hubungi: (031) 5483728, SMS 085 646 231 792 atau email ke : majalahfakta@gmail.com

Edisi Penerbitan


Korupsi

More on this category »

Narkoba

More on this category »

Kesehatan

More on this category »

Iptek

More on this category »

Artikel

More on this category »

Hiburan

More on this category »

Visitors & Site Info

Flag Counter Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Majalah Fakta Online - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website | Modified by Adiknya | Managed by Jink