"Antisipasi Potensi Konflik Cegah Perilaku Politik Anarkhis" - Majalah Fakta Online
Latest Post :

Arsip Posting

Advertorial

Lihat semua Advertorial »
Majalah Fakta Online. Diberdayakan oleh Blogger.

Sosok

Lihat semua Sosok »
Home » , , » "Antisipasi Potensi Konflik Cegah Perilaku Politik Anarkhis"

"Antisipasi Potensi Konflik Cegah Perilaku Politik Anarkhis"

Menjadikan Pilgub Jawa Tengah Yang Damai

TIDAK lama lagi masyarakat Jawa Tengah akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilalui untuk menentukan siapa yang nantinya akan duduk sebagai Gubernur dan Wakilnya menjalankan amanat rakyat dengan kebijakan yang berorientasi pada upaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa nantinya terdapat tiga pasangan calon yang siap berkompetisi memperebutkan simpati masyarakat Jawa Tengah untuk menjatuhkan pilihannya, yaitu pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sudjatmoko, Hadi Prabowo - Don Murdono, dan Bibit Waluyo - Sudijono Sastroatmodjo.

Proses demokratis pilkada merupakan hal yang biasa, oleh karenanya masyarakat harus mampu menyikapi secara wajar, tidak perlu berlebihan. Namun catatan penyelenggaraan pilkada di Indonesia masih banyak diwarnai tindakan kontra demokrasi. Pergantian kepemimpinan di tingkat daerah (pilkada) baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota banyak yang carut-marut.

Di banyak daerah terjadi berbagai macam persoalan yang kemudian disikapi melalui aksi-aksi pengerahan massa sebagai tindakan protes karena adanya ketidakpuasan terhadap proses penyelenggaraan pilkada. Sayangnya penyelenggaraan aksi-aksi protes tersebut sering kali disusupi perilaku anarkhis, merusak berbagai macam fasilitas umum.

Sebenarnya aksi pengerahan massa dalam sejarah politik Indonesia telah dilakukan sebagai alat perjuangan untuk menyuarakan berbagai macam isu sosial politik dan kebijakan yang berkembang. Aksi pengerahan massa marak pada era 1960 – 1970-an, dan terjadi lagi pada kurun waktu tahun 1990-an yang dilakukan oleh warga masyarakat dan kalangan mahasiswa sejak kurun waktu 1997 - 1998 guna menumbangkan kepemimpinan orde baru (baca; Soeharto), bahkan masih berlanjut hingga sekarang.

Aksi pengerahan massa dinilai ampuh dan efektif untuk menyuarakan persoalan agar dapat terangkat ke permukaan manakala terdapat kebijakan atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan aspirasi/keinginan masyarakat. Dengan terangkatnya persoalan sosial ke permukaan diharapkan dapat menggugah pembuat keputusan kebijakan untuk sesegera mungkin menanggapi secara serius.

Namun sekarang ini tampaknya pelaksanaan aksi pengerahan massa sudah mengalami pergeseran, yaitu berbau dukungan terhadap berbagai kepentingan individu, kelompok, ataupun golongan. Bahkan aksi pengerahan massa juga dijadikan sebagai alat pembenar terhadap perusakan berbagai fasilitas/sarana dan prasarana umum karena merasa tidak terima kepentingannya tidak terwujud.

Pilkada

Dengan diundangkannya UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pilkada (pemilihan kepala daerah) mulai mengalami perubahan. Pemilihan kepala daerah yang tadinya dipilih secara terbatas oleh para anggota legislatif, sekarang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lahir pada pengujung September 2004 lalu sebagai revisi atas UU Pemerintah Daerah sebelumnya (UU No. 22/1999). Pada pasal 24 UU No. 32/2004 tersebut dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah diharuskan dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Di satu sisi perubahan undang-undang ini merupakan langkah maju dalam penyelenggaraan sistem demokrasi pemerintahan di Indonesia, yaitu adanya upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Secara teoritis ada beberapa keuntungan pilkada langsung yaitu ;
1. Mendekatkan negara (state) kepada masyarakat (society),
2. Mengembalikan kedaulatan dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat,
3. Memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat,
4. Secara psikologis pilkada langsung meningkatkan rasa harga diri dan otonomi masyarakat di daerah,
5. Pilkada langsung memberikan legitimasi yang kuat kepada kepala daerah dan wakilnya untuk memerintah, dan
6. Pilkada langsung berkontribusi terhadap pengembangan demokrasi di tingkat lokal.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara demokratis dengan memberikan ruang-ruang partisipatif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak hanya sekedar menjadi obyek pembangunan semata, namun juga sebagai subyek.

Penyediaan ruang-ruang partisipasi ini berarti juga mengantarkan terciptanya jalinan komunikasi yang baik antara pemimpin dengan masyarakat. Perihal penciptaan good governance merupakan sebuah cita-cita reformasi yang dimulai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan dihasilkannya sosok pimpinan daerah yang mendapatkan legitimasi secara menyeluruh, sehingga pada perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah, rakyat dapat memberikan kontrol (check and balances).

Namun, di sisi yang lain masih terdapat beberapa kendala, baik secara substantif maupun teknis. Di samping itu masih terdapatnya kelemahan dalam penyelenggaraan pilkada terkait dengan berbagai persiapan oleh masing-masing calon dengan basis konstituen yang akan mengikuti pelaksanaan pilkada. Terutama pada :

1. Tahapan kampanye, seringkali pada tahapan ini digunakan sebagai sarana show of force (unjuk kekuatan) dengan cara mengabaikan nilai etika dan estetika yang berkembang di masyarakat. Sikap-sikap yang santun sering kali justru tidak nampak, digantikan dengan perilaku ugal-ugalan. Padahal pada tahapan ini semestinya dijadikan sebagai sarana untuk menjual simpati agar masyarakat umum tertarik dengan calon yang didukungnya. Oleh karenanya tahapan ini merupakan bagian yang krusial karena berpotensi menimbulkan konflik serta kekerasan politik.

2. Kesiapan untuk menerima kekalahan atau kemenangan seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup dengan menciptakan stabilitas politik agar pergantian kepemimpinan daerah tidak menimbulkan dampak/ekses yang negatif. Tentu saja ini akan mencederai demokrasi yang dicita-citakan mampu mengatasi berbagai macam problem penyelenggaraan pemerintahan dan problem sosial yang telah sekian lama menghimpit. Kekalahan seringkali membuat basis konstituen kecewa dan marah, kemudian melakukan aksi pengerahan massa dengan dalih adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pilkada. Terjadinya kecurangan seringkali dijadikan sebagai dalih/alasan pembenar untuk melakukan tindakan-tindakan anarkhis yang sebenarnya sangat merugikan. Kejadian berbagai konflik unjuk rasa ini dapat kita lihat di sebagian wilayah Tanah Air, aksi unjuk rasa juga diwarnai kekerasan dan perusakan.

Karena itu, pelaksanaan pilkada yang dipaksakan, akan dapat menimbulkan resiko-resiko tertentu. Salah satu resiko yang paling harus diwaspadai adalah terjadinya konflik politik lokal di luar aturan perangkat hukum yang ada. Hal ini bisa terjadi sebagai konsekuensi logis tidak siapnya struktur penyelenggaraan pilkada. Jika ini terjadi maka eksperimentasi demokrasi tingkat lokal akan mengalami kegagalan.

Di samping itu, carut-marutnya persiapan serta perangkat dan peraturan pilkada juga bisa menyebabkan terbukanya peluang mencederai demokrasi. Soal ini kita perlu menyebut politik uang. Politik uang yang seharusnya dihapus dalam proses demokrasi daerah akan muncul lagi seandainya masyarakat tidak banyak menerima informasi soal tahap dan perkembangan pelaksanaan pilkada di daerahnya. Terutama jika masyarakat tidak tahu soal peta politik yang ada dalam pilkada itu. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pilkada akan segera muncul jika pilkada hanya menimbulkan konflik baru yang berlarut-larut. Dengan kondisi yang semacam itu, kemungkinan besar akan memunculkan proses dan hasil pilkada yang berkualitas rendah.

Potensi Konflik Pilkada

Di tahun 2013 ini (pada bulan Mei) Propinsi Jawa Tengah akan mempunyai "gawe" besar yaitu pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur). Genderang perang pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini telah "ditabuh" oleh kalangan partai politik yang nantinya ikut berkompetisi dengan mengusung jagoannya untuk menduduki kursi gubernur dan wakil gubernur. Pelaksanaannya sesuai dengan amanat undang-undang tentang pemerintah daerah, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tentu akan terjadi kompetisi merebut simpati atau perhatian masyarakat Jawa Tengah secara besar-besaran. Hal ini dibuktikan dengan telah terpasangnya baliho/poster atau media-media kampanye lainnya yang tersebar di seluruh daerah di Jawa Tengah. Tujuan pemasangan poster atau baliho besar-besaran tersebut tidak lain adalah upaya untuk "tebar pesona" atau juga perkenalan dengan masyarakat.

Harapannya agar pada saatnya nanti masyarakat sudah tidak asing terhadap para calon. Pertanyaannya adalah apakah memang cara perkenalan yang dilakukan tersebut telah dirasa cukup ? Dengan hanya mengenal wajah apakah masyarakat nantinya akan dapat menjatuhkan pilihannya ? Tentu saja tidak, sebab yang akan dipertaruhkan adalah masa depan Jawa Tengah.

Sekarang ini masyarakat diombang-ambingkan dengan persoalan/problem sosial yang terus menggelayuti kehidupan sehari-hari, yaitu kesejahteraan ekonomi. Persoalan sosial ekonomi yang dirasakan akhir-akhir ini sangat berat dirasakan. Pertanyaannya, siapakah calon yang telah mempersiapkan agenda kebijakan untuk mengatasi ini semua ?

Penyelenggaraan pilkada tidak akan pernah terlepas dari potensi konflik, baik secara vertikal ataupun horisontal. Potensi konflik ini terdapat di semua tahapan pilkada, yaitu tahapan kampanye, tahapan penghitungan suara, dan tahapan pengumuman perolehan suara. Ilmuwan politik mengatakan, suatu negara dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain mempunyai kebebasan (freedom) kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi, memberikan ruang berkompetisi yang sehat melalui cara-cara damai, serta tidak melarang siapa pun berkompetisi untuk jabatan politik.

Dalam hal ini jelas bahwa kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi demokrasi. Oleh karena itu salah satu agenda terpenting dalam konteks pilkada langsung adalah meminimalisir potensi-potensi konflik tersebut. Dengan mengamati dan mempelajari penyelenggaan pilkada di beberapa tempat, terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadi konflik. Di antaranya adalah sebagai berikut ;

1. Lemahnya pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik yang seharusnya terus dikumandangkan oleh partai politik sampai sekarang masih lemah, sebab hanya menekankan pada upaya mobilisasi massa untuk tujuan kepentingan. Terjadinya konflik horisontal tidak terlepas dari setting para elit politik. Oleh karena itu pendidikan politik masyarakat sangatlah penting dilakukan agar masyarakat paham dan dapat menuai hasil yang optimal dalam momentum pilkada untuk masa depan mereka.

2. Potensi konflik juga terjadi pada saat paska pilkada. Oleh karenanya harus diantisipasi dengan memberikan perhatian yang lebih. Pada tahapan ini tidak kalah penting dengan sebelum dan pelaksanaan pilkada. Jikalau tidak mendapatkan perhatian serius tentu akan dapat melahirkan konflik yang lebih besar.

Kampanye Damai dan Rasional

Kampanye merupakan tahapan di mana para kandidat cagub dan cawagub mensosialisasikan tema kebijakan politik yang akan diusungnya kepada masyarakat. Pada momen ini berarti di banyak tempat akan terjadi pertemuan massa besar-besaran. Sebagai bagian dari proses tahapan pilkada, kampanye memang mempunyai peranan yang cukup penting sebagai sarana untuk mengkomunikasikan berbagai program atau visi-misi yang akan diemban oleh seorang kandidat dalam upaya menarik massa pendukung secara sadar dan persuasif. Namun di sisi lain pada tahapan ini menyimpan potensi konflik yang tidak sederhana, berbagai muatan isu dan kepentingan mampu menjadi pemicu terjadinya konflik, apalagi jika terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang bersifat destruktif.

Oleh karenanya menjadi sangat penting bagi elit politik, seluruh kandidat dan para tim sukses untuk mempersiapkan segala sesuatunya secara matang. Sebab merekalah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya konflik.

Berikut ini beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanan kampanye, menciptakan model kampanye yang membangun dan demokratis;

1. Pelaksanaan kampanye.yang rasional, persuasif dan edukatif. Para pemilih
dihadapkan kepada berbagai macam informasi dan kesan positif tentang sosok seorang kandidat pemimpin daerah yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menjatuhkan pilihan politik mereka pada saat hari pencoblosan.

2. Pelaksanaan kampanye tidak hanya sebagai media show of force dalam bentuk
fisik belaka, akan tetapi bagaimana pesan-pesan politik tersampaikan secara baik, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat dan pilihan politik seseorang dengan cara-cara yang komunikatif, dialogis, persuasif, tidak mengedepankan simbol-simbol yang bernuansakan SARA dengan prinsip non violence (anti kekerasan).

3. Meminimalisir model kampanye yang bersifat hura-hura seperti pawai, keramaian umum atau pesta umum yang sangat rentan menimbulkan resiko sosial, dan potensi konflik yang dapat menimbulkan tindakan anarkis dan tidak memberikan pendidikan politik.

Ketiga model kampanye di atas merupakan antitesa model-model kampanye politik yang selama ini dipraktekkan, baik pada saat pemilu, pilpres ataupun pilkada yang cenderung dipenuhi dengan berbagai hal yang semestinya tidak perlu. Dengan demikian, kampanye dapat dijadikan sebagai model pembelajaran terhadap masyarakat untuk menentukan pilihannya secara rasional, bukan hanya sekedar menebar janji-janji politik belaka, namun harus sudah diterjemahkan dalam sebuah rencana program kebijakan yang rasional dan jelas keberpihakannya.

Syarief Hidayatullah, SH SE.
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sukoharjo
Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo
Pimpinan Majalah FAKTA Biro Solo Raya
Secara ideal, model kampanye dialogis merupakan salah satu model yang tepat untuk menghindari kekerasan dan sekaligus memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Dalam hal ini setidaknya terdapat beberapa manfaat yang bisa dipetik dengan menjalankan model kampanye dialogis tersebut.

Menurut Jumadi SSos MSi manfaat dan keuntungan dari model kampanye dialogis adalah sebagai berikut:
1. Untuk menciptakan partisipasi politik yang lebih akurat dan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.
2. Sarana untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat.
3. Menumbuhkan saling pengertian di antara massa pemilih.
4. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari para kandidat dalam memegang amanah.
5. Memungkinkan adanya kontrak sosial dan politik antara kadindat dengan masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kualitas dalam berdemokrasi, dan
7. Lebih menjamin tidak terjadinya tindakan anarkis dan kekerasan dalam kampanye.

Penutup

Pelaksanaan pilkada tanpa kekerasan pada dasarnya merupakan proses demokrasi yang dapat memberikan pencerahan dan pemberdayaan masyarakat, mampu mengurangi emosi dan meningkatkan daya nalar dalam menjatuhkan pilihan politiknya.

Semoga para elit politik, Calon Gubernur dan Wakilnya serta seluruh tim sukses nantinya tidak terlalu bias memahami pemikiran Machiavelli yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah mendatang. Mari kita songsong pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kali ini dengan cara-cara yang damai dan mendidik. (R.26)
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Follow by Email

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Majalah FAKTA terbit setiap bulan. Untuk berlangganan, hubungi: (031) 5483728, SMS 085 646 231 792 atau email ke : majalahfakta@gmail.com

Edisi Penerbitan


Korupsi

More on this category »

Narkoba

More on this category »

Kesehatan

More on this category »

Iptek

More on this category »

Artikel

More on this category »

Hiburan

More on this category »

Visitors & Site Info

Flag Counter Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Majalah Fakta Online - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website | Modified by Adiknya | Managed by Jink