Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi - Majalah Fakta Online
Latest Post :

Arsip Posting

Advertorial

Lihat semua Advertorial »
Majalah Fakta Online. Diberdayakan oleh Blogger.

Sosok

Lihat semua Sosok »
Home » , , , , » Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Acara pembukaan Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Traveller Jayapura, Papua, pada 13 Mei 2013. (Foto: Edi Sasmita)
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad SH, membuka acara Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Hotel Traveller Jayapura, Papua, pada 13 Mei 2013, yang dihadiri Jaksa Agung RI, Basrief Arief SH, Kapolri, Jenderal Pol Drs Timur Pradopo, Deputi UKP4, Mas Achmad Sentosa, Kajati Papua, Monang Pardede SH MHum, Kapolda Papua, Irjen Pol DR Drs Tito Karnavian MA, Kepala BPK Perwakilan Papua, Kepala BPKP Perwakilan Papua, tamu undangan, narasumber dan peserta pelatihan.

Foto bersama usai pembukaan.
(Foto: Edi Sasmita)
Dalam sambutannya, Abraham Samad mengatakan bahwa pelatihan bersama ini merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama KPK, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditandatangani Pimpinan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri pada 29 Maret 2012 di Kejaksaan Agung RI. Kesepakatan bersama tersebut memuat hal-hal yang sangat strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, yang meliputi koordinasi supervisi, tukar-menukar informasi bantuan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bantuan pencarian tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan pengawasan terpidana pembebasan bersyarat, bantuan personil pendidikan/pelatihan bersama.

Ketua KPK, Abraham Samad SH,
saat jumpa pers.
(Foto: Edi Sasmita)
Pelaksanaannya difasilitasi unit koordinasi KPK pada deputi bidang penindakan. Pada tahun 2013 ini target kerja unit koordinasi supervisi penindakan KPK melakukan supervisi 134 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, koordinasi 67 perkara KPK oleh Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, pelatihan peningkatan SDM penegak hukum 700 orang. Di Papua ini untuk yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh KPK tahun 2013 setelah sebelumnya Februari 2013 di Medan, Sumatera Utara, yang diikuti 235 peserta, Maret 2013 di Palangkaraya diikuti 154 peserta. Sedangkan pada tahun 2012 unit Koorsup KPK menyelenggarakan 5 kali pelatihan bersama, yaitu Maret 2012 di Semarang, Jawa Tengah, diikuti 160 peserta, Mei 2012 di Jambi diikuti 148 peserta, Juli 2012 di Kalimantan Timur diikuti 195 peserta, Oktober 2012 di Bengkulu diikuti 130 peserta.

Jaksa Agung RI,
Basrief Arief SH, saat jumpa pers.
(Foto: Edi Sasmita)
“Kami menilai pelatihan bersama ini merupakan wujud kerja sama yang baik antara KPK, Polda dan Kejati bersama auditor BPKP di Provinsi Papua. Saya sebagai pimpinan KPK menyambut baik diselenggarakannya pelatihan bersama di Provinsi Papua ini sejak tanggal 12-17 Mei 2013 dengan 9 materi pelatihan yang disampaikan narasumber di bidangnya. Harus kita akui bersama bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi yang sifatnya extra ordinary, diperlukan sinergitas di antara aparat penegak hukum dan auditor, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas, pengawasan yang efektif, penerapan sanksi tegas yang menimbulkan efek jera. Pelatihan bersama ini dilakukan sebagai bagian upaya mengatasi berbagai kendala penanganan perkara tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara khususnya di Provinsi Papua sehingga terwujud sinergi kerja sama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum dan auditor BPK dan BPKP di wilayah hukum Papua,” papar Ketua KPK.

Kapolri, Jenderal Pol Drs Timur Pradopo,
foto bersama Edi Sasmita dari FAKTA.
(Foto: Edi Sasmita)
Lebih lanjut dikatakan Ketua KPK bahwa banyak kalangan yang mengatakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia belum berjalan maksimal, hal tersebut terjadi karena terdapat kondisi tidak seimbang antara penegakan hukum dan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dijarah oleh pelaku korupsi. Masalah lain yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi adalah harapan masyarakat yang tinggi terhadap penuntasan tindak pidana korupsi tidak diimbangi kinerja para penegak hukum yang optimal. Ditambah dengan masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang multi tafsir sehingga terkadang mempengaruhi kapasitas pengambilan kebijakan dalam penanganan tindak pidana korupsi terdapat beda pandangan. Kemudian masih lemahnya sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Secara khusus, Ketua KPK meminta penyelesaian segera terhadap kasus korupsi, mengingat dampak korupsi telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. “Kita semua harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerja sama antarpenegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, tugas penegakan hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, akan menjadi tidak efektif. Melalui media pelatihan ini diharapkan dapat mengikis sikap ego sektoral yang dapat menghambat penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Melalui pelatihan bersama ini marilah kita tingkatkan kapasitas sinergitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya di Provinsi Papua, agar terlaksana dengan baik dan mampu menjadi jembatan terhadap berbagai kendala yang terjadi di lapangan,” papar Abraham Samad.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Abraham Samad berharap agar seluruh peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan bersama ini dengan sungguh-sungguh sebagai media memperkuat persamaan persepsi dalam meningkatkan hubungan kerja sama yang efektif di antara penegak hukum dan pihak-pihak terkait. “Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Papua, Irjen Pol DR Drs M Tito Karnavian MA, Bapak Kajati Papua, Monang Pardede SH MHum, BPK Perwakilan Papua dan BPKP Perwakilan Papua, dengan harapan agar acara ini dapat dimanfaatkan maksimal oleh peserta pelatihan dan dijadikan sebagai sarana berdiskusi, tukar-menukar informasi, penajaman pendalaman terkait implementasi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim KPK, Tim Polda Papua, Tim Kejati Papua atas kerja samanya dalam mempersiapkan acara pelatihan bersama ini. Semoga para peserta pelatihan dapat belajar dengan lancer dan dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua dan di Provinsi Papua Barat. Akhirnya, dengan mengucapkan,’Bismilahirrahmannirrahim’, saya nyatakan pelatihan bersama peningkatan kapasitas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Papua ini dibuka,” kata Abraham Samad sambil mengetuk meja 3 kali sebagai tanda dimulainya pelatihan bersama tersebut.

Usai acara pembukaan pelatihan bersama, dilakukan jumpa pers. Abraham Samad mengatakan kepada para wartawan bahwa hari ini tentunya kita sudah saksikan bersama bahwa pelatihan dilaksanakan di Papua, tapi ini bukan berarti kalau hari ini KPK baru punya kesempatan untuk melaksanakan pelatihan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan di Papua, yang kemudian berarti pula hari ini baru dilakukan pemberantasan korupsi. Sudah sejak lama sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan dilakukan. “Untuk hari ini merupakan agenda pelatihan bersama di mana kita ingin meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi baik yang ada di kepolisian, kejaksaan maupun teman-teman dari BPK dan BPKP. Kedua, KPK sangat konsern dan berkeyakinan bahwa tanpa adanya sinergitas bantuan dari kepolisian maupun kejaksaan maka tidak akan mungkin KPK bisa seorang diri sebagai lembaga untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena kita paham bahwa Republik Indonesia ini begitu luas dari Sabang sampai Merauke, oleh karena itu kita butuh teman aparat penegak hukum baik di kepolisian maupun kejaksaan. Karena kita yakin teman-teman di kepolisian dan kejaksaan mempunyai visi dan misi yang sama dengan KPK, yaitu memberantas korupsi tanpa pandang bulu,” tandasnya.

Sedangkan Kapolri, Jenderal Pol Drs Timur Pradopo, mengatakan kepada pers bahwa kondisi geografis Papua memang lain daripada yang lain, yang sangat memerlukan keberanian. “Saya kira sudah ada perbaikan anggaran terutama untuk tahun 2013 ini berkaitan dengan penyidikan, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua tentunya melalui mekanisme yang diselenggarakan oleh KPK tentunya kita akan saling mendukung. Jadi kalau polisi ada kekurangan maka KPK akan bantu. Bukan hanya soal anggaran saja tapi juga sekaligus bantuan teknis yang memang diperlukan untuk penanganan penyidikan kasus tindak pidana korupsi. Intinya, bila ada kesulitan akan ada upaya untuk mengatasinya, mudah-mudahan menghasilkan yang lebih maksimal,” tutur Kapolri.

Kemudian Jaksa Agung RI, Basrief Arif SH, mengatakan bahwa soal anggaran untuk operasional kejaksaan tahun 2013 ini sudah ada perbaikan melalui persetujuan pemerintah dan DPR. “Cukup atau tidak nanti kita lihat di lapangan, yang penting sudah ada perbaikan. Dan, berkaitan masalah kurangnya aparat kejaksaan perlu saudara-saudara ketahui bahwa kejaksaan sudah 3 tahun moratorium penerimaan PNS. Tahun 2013 ini saya sudah mengusulkan untuk penerimaan baru baik untuk calon jaksa maupun pegawai yang mempunyai keahlian khusus bidang keuangan dan akuntansi. Itu sudah saya usulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun sampai sekarang masih belum ada persetujuan. Mudah-mudahan saja akan ada pengisian. Selain itu dari hasil evaluasi, tunjangan kerja ke berbagai daerah, tidak saja seperti di Papua yang kurang tapi di tempat lain pun ternyata aparat kejaksaan merasa kurang akibat ada moratorium 3 tahun. Sementara yang selesai melaksanakan tugas (pensiun), tidak ada penggantinya. Mudah-mudahan tahun 2013 ini kita dapatkan penggantinya. Soal kejaksaan dibilang tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, sebetulnya instruksi kita tidak demikian. Yang penting, unsur-unsur delik itu bisa terpenuhi. Kemudian kalau ada istilah ATM aparat penegak hukum, kalau itu memang ada kebenarannya tolong sampaikan, laporkan. Dalam hal pembenahan baik aparatur maupun administrasi ke dalam tentu kita akan lakukan pembenahan terus-menerus. Jangan sampai kita memberantas korupsi tapi kenyataan di dalam kita tidak bisa melakukan pembenahan yang menjadi konsern kita bersama. Oleh karena itu pada soal ini sebetulnya bukan baru di sini. Katakanlah pelatihan bersama ini seperti yang sudah dijelaskan Ketua KPK yaitu sudah dilaksanakan di Palangkaraya, Medan dan Papua, nanti berikutnya di Jogja. Ini dilakukan dalam rangka pemberantasan korupsi,” jelas Jaksa Agung.

Selanjutnya, dalam acara penutupan, Dir Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Drs Setyo Budiyanto SH MH, menyampaikan laporannya. “Saya hormati pejabat utama di lingkungan Polda Papua dan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua, para hadirin dan para peserta sekalian yang kami muliakan. Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka acara penutupan pelatihan bersama peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua. Pada kesempatan ini kami selaku panitia penyelenggara akan menyampaikan pelaporan pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan atas kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Daerah Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Papua di Jayapura dan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua di Jayapura. Hadirin sekalian yang saya hormati, pelaksanaan pelatihan bersama ini mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yuridis aparat kepolisian, kejaksaan, serta auditor pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi, meningkatkan upaya penyelamatan aset dari hasil tindak pidana korupsi dan meningkatkan pengetahuan dan penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. Pelatihan bersama ini telah dilaksanakan sejak tanggal 13 sampai 16 Mei 2013 bertempat di Hotel Travell Jayapura yang diikuti oleh 180 orang peserta dengan komposisi sebagai berikut; penyidik Kepolisian Daerah Papua sebanyak 110 orang, jaksa tinggi dan jajaran 60 orang, 5 orang auditor BPK Perwakilan Papua, dan 5 orang BPKP Perwakilan Papua. Acara pelatihan dibuka pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 08.00 sampai 09.30 Wit, yang dihadiri oleh Ketua KPK, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Deputi UKP4, Kadiv Humas Mabes Polri, Kajati Papua, Monang Pardede SH MHum, Kapolda Papua, Irjen Pol DR Drs M Tito Karnavian MA, Kepala BPK Perwakilan Papua, Kepala BPKP Perwakilan Papua dan seluruh narasumber serta seluruh peserta pelatihan yang hadir pada kesempatan tersebut. Adapun pelaksanaan dan pelatihan kami laporkan sebagai berikut; pada tanggal 13 Mei 2013 dengan materi kuliah umum yang diberikan oleh Ketua KPK, Abraham Samad SH, Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Drs Timur Pradopo, Jaksa Agung RI, Basrief Arief SH, dan Deputi UKP4, Mas Achmad Sentosa. Selanjutnya tanggal 14 Mei 2013 materi yang diberikan adalah metode, audit investigasi, audit forensik dan perhitungan keuangan negara, pengelolaan keuangan negara dan daerah. Tanggal 15 Mei 2013 materi yang diberikan adalah pertama tentang teknik pembuktian dan kedua tentang penyelidikan-penyidikan tindak pidana korupsi. Ketiga studi kasus tindak pidana korupsi di bidang kehutanan. Pada hari terakhir hari ini tanggal 16 Mei 2013 materi yang diberikan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto SH, adalah peran koordinasi dan supervisi KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain materi pelatihan, para peserta juga diberikan berbagai buku literatur sebagai dasar pelatihan ini antara lain menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, korupsi dan illegal logging, pengadaan barang dan jasa, dan hapusnya hak menuntut dan menjalankan pidana, hukum administrasi dan tindak pidana korupsi, hukum keuangan negara, hukum pembuktian, hukum kehutanan di Indonesia, hukum pertambangan, hukum peningkatan aparat penegak hukum. Dengan hormat Wakil Ketua KPK, Bambang Wijojanto SH, untuk berkenan melatih dan melaunching Satuan Tugas Anti Korupsi Polda Papua dan secara resmi berkenan menutup acara ini”.

Dir Reskrimsus Polda Papua,
Kombes Pol Drs Setyo Budiyanto SH MH,
dan AKBP Drs M Yusuf, Kasubit I Indagsi Polda Papua.
(Foto: Edi Sasmita)
Sebelumnya, dalam penyampaian pesan dan kesan oleh perwakilan peserta pelatihan, AKBP Drs M Yusuf, Kasubit I Indagsi Polda Papua, antara lain mengatakan, kesan yang pertama terkait dengan kesiapan panitia pusat dan daerah begitu solid dalam hal menyiapkan segala sesuatunya, sampai peserta mendapatkan 9 referensi yang tujuannya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Papua. Yang kedua, upaya panitia yang sangat luar biasa sehingga dapat menghadirkan 3 narasumber pucuk pimpinan penegak hukum yaitu Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Ketua KPK. “Selama ini kita hanya bisa lihat beliau-beliau di TV setiap hari pagi sampai malam. Namun pada pembukaan kemarin kita bisa melihat beliau-beliau secara langsung dan bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan pertanyaan. Oleh karena itu sekali lagi kepada panitia disampaikan terima kasih. Penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada pimpinan KPK atas terselenggaranya acara pelatihan bersama ini. Tidak lupa kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau ketidaksempurnaan selama penyelenggaraan pelatihan ini,” kata Yusuf.

Selanjutnya, Yusuf mengatakan, ada satu hal yang mungkin tertinggal atau tidak sempat kita pikirkan bersama yaitu materi tentang pengelolaan dana otonomi khusus. Karena, menurut Yusuf, hal ini sangat penting. “Karena kalau penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus bisa kita berantas, saya yakin kesejahteraan rakyat akan meningkat dan kejahatan semakin menurun, itulah kunci daripada keberhasilan, itulah esensinya”. (Edi Sasmita)R.26
Share this article :

0 komentar:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Follow by Email

Translate

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Majalah FAKTA terbit setiap bulan. Untuk berlangganan, hubungi: (031) 5483728, SMS 085 646 231 792 atau email ke : majalahfakta@gmail.com

Edisi Penerbitan


Korupsi

More on this category »

Narkoba

More on this category »

Kesehatan

More on this category »

Iptek

More on this category »

Artikel

More on this category »

Hiburan

More on this category »

Visitors & Site Info

Flag Counter Ping your blog, website, or RSS feed for Free
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Majalah Fakta Online - All Rights Reserved
Original Design by Creating Website | Modified by Adiknya | Managed by Jink